Ombudsman Banten Minta Pemkot Tangerang Optimalkan Penerapan PPKM Level 4

Ombudsman Banten Minta Pemkot Tangerang Optimalkan Penerapan PPKM Level 4
Ombudsman Banten Minta Pemkot Tangerang Optimalkan Penerapan PPKM Level 4
(Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID – Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang saat ini berganti menjadi PPKM Level 4, Tim Ombudsman Banten melakukan pemantauan di Kota Tangerang dan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengoptimalkan penerapan peraturan yang berlaku, Selasa (27/7/2021).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan, menyampaikan bahwa lembaganya mendukung maksud dan tujuan Pemerintah dalam penerapan PPKM guna pengendalian penyebaran Covid-19. Kendati demikian kondisi di lapangan masih ditemukan berbagai pelanggaran.

“Syaratnya, penerapan PPKM harus optimal agar betul-betul dapat menekan laju penyebaran Covid-19 dan membantu percepatan normalisasi kondisi sosial ekonomi masyarakat,” Ujarnya saat melakukan monitoring penerapan PPKM di Kota Tangerang, pada  26-27 Juli 2021.

Diketahui, dalam pantauannya Tim Pengawasan PPKM Ombudsman menemukan dalam dua waktu berbeda di dua lokasi Pos Penyekatan di Kota Tangerang, yakni Pos Check Point Pertigaan Gajah Tunggal, Jatiuwung, di Jl. Gatot Subroto dan Pos Check Point Batuceper di Jl. Daan Mogot. Beberapa titik rawan keramaian di Kota Tangerang seperti Pasar Lama, Balaikota, dan Alun-Alun Kota Tangerang juga turut dipantau. Dari pemantauan tersebut, Ombudsman Banten kembali mendapati Pos Check Point yang kosong karena ditinggal petugas.

Dedy meminta agar hal tersebut menjadi perhatian Walikota, Kapolres Metro Tangerang Kota, dan Satgas Covid-19 Kota Tangerang. Pelibatan warga masyarakat juga perlu ditingkatkan agar Satgas dapat menjalankan PPKM secara lebih efektif. Misalnya dengan menginformasikan kanal-kanal informasi/pengaduan publik.

“Kita bersyukur dan mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan aparat di lapangan dalam menurunkan angka penularan Covid-19. Namun justru tidak boleh membuat terlena sehingga menurunkan kualitas PPKM sesuai arahan Presiden dan Satgas Nasional Covid-19 hingga waktu yang telah ditentukan,” Tandas Dedy.

Sementara itu, salah seorang anggota Tim Pengawasan PPKM Ombudsman Eka Puspasari mengatakan di pihaknya masih menemukan pos ppos penyekatan yang tidak ada petugasnya.

 “Di Batuceper, sejak pukul 20:25 s.d. pukul 20:55 tidak ada petugas sama sekali yang berjaga. Sementara di Pos Jatiuwung, Pos juga kosong pada pukul 21:29 s.d. 21:51. Padahal, menurut keterangan petugas yang datang kemudian, Pos harus senantiasa dijaga karena PPKM diberlakukan selama 24 jam dan kegiatan intensif biasa dilakukan hingga pukul 22:00,” Terang Eka Puspasari.

Eka menambahkan, penyekatan efektif diberlakukan pada jam sibuk, seperti jam berangkat kerja sekitar pukul 6-10 pagi.

“Namun, selain dari waktu tersebut, kondisinya seperti normal saja. Penyekatan pun dibuka. Masyarakat yang hendak melintas dengan bebas sepertinya juga sudah membaca pola ini,” Papar Eka.

Dalam pemantauannya, Ombudsman Banten juga menemukan beberapa warung makan dan kafe yang masih buka di atas pukul 21oo. Seperti di jalan Daan Mogot, ada kafe di samping SMPN 5 Tangerang yang buka lebih dari pukul 21.00 dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak. Belum termasuk, beberapa warung makan dan warung tenda yang juga masih beroperasi dan melayani konsumen di atas waktu yang telah ditentukan. (Red)