Pengamat Soroti Isu Pencabutan Subsidi Pupuk untuk Wilayah Jawa Tengah

Pengamat Soroti Isu Pencabutan Subsidi Pupuk untuk Wilayah Jawa Tengah (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID - Pernyataan Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sumanto ke Komisi IV DPR RI pada Selasa (5/10/2021) terkait aspirasinya agar alokasi subsidi pupuk untuk Jawa Tengah dicabut mendapat sorotan dari Pengamat sekaligus Kominikolog Politik Nasional Tamil Selvan.

Diketahui, Sumanto menegaskan Subsidi pupuk tidak meningkatkan pendapatan petani dan memberikan saran agar alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 26 triliun dijadikan pembelian gabah petani dengan harga Rp 5.500 per kilo.

Kominkolog Politik Nasional, Tamil Selvan memprediksi bahwa ada misteri besar dibalik pernyataan terkait permintaan pencabutan subsidi pupuk di Jawa Tengah tersebut. Pasalnya pengamat ini mengatakan bahwa alokasi penyerapan pupuk di Jawa Tengah terendah secara nasional.

"Kita harus bisa menangkap sinyal, mereka secara instrumen kenegaraan tidak bisa secara gamblang menyatakan bahwa ada misteri didalam alokasi pupuk subsidi ini. Jadi tugas kita sebagai analis dan aktivis untuk menyambut dan membongkar sinyal yang diberikan ini," tutur Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Rabu (21/10/2021).

Aktivis yang akrab disapa Kang Tamil ini menambahkan bahwa sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak permainan didalam pengalokasian pupuk bersubsidi ini.

"Kenyataannya petani dibawah kesulitan mendapatkan pupuk, harus 'cawe-cawe' baru bisa masuk daftar. Sementara data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk subsidi setiap tahun meningkat. Jadi pasti ada siluman disini, dan harus kita ungkap," jelasnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa dirinya akan membentuk tim terstruktur untuk menyambut sinyal tentang adanya permainan pengalokasian pupuk subsidi ini, sebab pengamat ini berpendapat permainan ini bisa saja tidak diketahui oleh menteri dan dapat menjebaknya setiap saat.

"Saya lihat menteri justru rentan menjadi korban dalam permainan ini. Maka kami akan membentuk tim bersama aktivis lainnya untuk menyelidiki hal ini. Ini uang rakyat, dan kami tidak mau nama Presiden ikut jelek karena dugaan permainan ini. Akan kami selidiki," tutupnya. (RN/Red)