Raperda Inisiatif Minim, Pengamat : DPRD Tangsel Kerjanya Kurang Maksimal

Raperda Inisiatif Minim, Pengamat : DPRD Tangsel Kerjanya Kurang Maksimal (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Di Kota Tangsel kembali disoroti. Kali ini rendahnya Raperda inisiatif DPRD, membuat para dewan itu dianggap kurang maksimal menjalankan Undang- undang.

Buktinya, dari total 18 Raperda di tahun 2018 lalu, hanya 4 Raperda yang menjadi inisiatif para anggota DPRD Tangsel.

Melihat rendahnya inisiatif para anggota DPRD Kota Tangsel dalam membentuk peraturan, membuat Pengamat Kebijakan Publik dari Bugdeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah turut berkomentar.

Menurut Amir, Raperda Inisiatif DPRD harus lebih banyak daripada Raperda usulan eksekutif.

"Tugas DPRD itu kan jelas, pengawasan, penganggaran dan pelegislasian. Nah, dalam pelegislasian itu, mereka harusnya lebih banyak turun ke masyarakat, cari tahu produk hukum apa yang dibutuhkan masyarakat, terus mereka rancang peraturannya," kata Amir saat ditemui dibilangan Jakarta Pusat, Rabu (27/03/2019).

"Kalau Raperda usulan Eksekutif lebih banyak, anggota DPRD kerjanya ngapain aja. Jika melihat Undang-undang, berarti kinerja DPRD Tangsel belum maksimal. Terbukti dengan banyaknya usulan eksekutif tadi," tambahnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lanjut Amir, para anggota legislatif itu dibiayai oleh negara untuk melakukan pengawasan dan perancang undang-undang.

"Mereka kan sudah dibiayai negara. Ada reses, itu waktu untuk mereka mendengarkan kebutuhan masyarakat, tapi kalau kita kembali melihat Raperda Inisiatif yang hanya 4 buah, jelas mereka tidak maksimal menjalankan undang-undang," pungkasnya.

Rendahnya kinerja DPRD Tangsel tersebut pun, ditanggapi aktivis 98, Ucok Choir beberapa waktu lalu. Ucok menuding, para anggota legislatif tersebut hanya senang melakukan hura-hura dan menghabiskan uang rakyat.

"Kalau pemakaian anggaran untuk perjalanan dinas luar daerahnya sampai belasan miliar, berarti Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Tangsel doyan hura-hura," kata Ucok saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (26/03/2019).

Diketahui, Anggaran Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Tangsel telah menyerap sedikitnya Rp.14 miliar lebih, dan 80% dari total anggaran, atau sekira Rp.11 miliar, digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas luar daerah. (Ak)