Soal Dugaan Mafia Tanah di Pantura, Begini Kata Kakanwil BPN Banten

Soal Dugaan Mafia Tanah di Pantura, Begini Kata Kakanwil BPN Banten (Kakanwil ATR/BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng)

NONSTOPNEWS.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng memberikan penjelasan terkait kasus dugaan mafia tanah di Wilayah Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Tangerang, Rabu (28/07/2021).

Andi Tenri Abeng menjelaskan dari 413 bidang tanah yang dianggap bermasalah di wilayah pantura tercatat sudah 246 bidang yang telah diselesaikan. Bahkan menurutnya, sebanyak 150 bidang milik warga sudah melakukan transaksi jual-beli tanpa masalah.

Tak hanya itu, menurut Abeng dalam penanganannya pihak BPN melibatkan Pemerintah Daerah setempat, seperti Bupati, Camat hingga Kepala Desa. Dirinya mengklaim sejak tiga tahun terakhir ia memimpin Kanwil ATR/BPN Banten sebanyak 2017 bidang tanah sudah dipetakan secara komprehensif, dan dilakukan satu persatu sesuai dengan nama pemiliknya.

"Alhamdulillah dengan pelibatan seluruh stake holder yang ada di wilayah pantura kami telah berhasil membatalkan sekitar 998 bidang tanah yang dianggap bermasalah," tandasnya.

Abeng menjelaskan, Kanwil ATR/BPN Banten selama ini mengusung konsep 'melindungi investasi tanpa menzolimi warga' dalam menangani masalah pertanahan di wilayah Banten dan Tangerang Raya.

Penerapan konsep ini dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan masalah pertanahan  yang timbul akibat adanya klaim sepihak hak kepemilikan atas tanah yang di wilayah itu, khususnya yang terjadi di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang.

"Konsep itu memang sengaja kita terapkan supaya iklim investasi berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden Jokowi terkait percepatan pembangunan," ungkap Abeng, Rabu (28/07/2021).