Target Naik 3 X Lipat, Pemrov Banten Sukses Bangun 1.398 Rumah Tidak Layak Huni 

Target Naik 3 X Lipat, Pemrov Banten Sukses Bangun 1.398 Rumah Tidak Layak Huni  ()

NONSTOPNEWS.ID - Program bedah rumah atau lebih dikenal pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2018 mulus sesuai target. Arahan Gubernur Wahidin Halim kali ini bisa diterjemahkan dengan baik oleh anak buahnya. 

Sebelum tahun 2018, perbaikan atau bantuan RLTH hanya kisaran 400 rumah per tahun. Dengan data tersebut, di tahun 2018, gubernur WH, mengambil langkah berani dengan menaikkan 3 kali lipat penerima bantuan RLTH. 

"Bantuan kepada RLTH bagi warga kurang mampu kita tambah, penting ini, " ujar WH kala itu. 

Kini, menurut data dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Banten, menunjukkan bahwa dari target total 1400 RLTH telah tercapai 1.398 unit tahun 2018, telah terlaksana 100 persen.

"Target pembangunan RTLH 1.400 unit. Namun ada perubahan karna menyesuaikan dengan revisi anggaran, dikurangi 2 unit menjadi 1.398 unit. Artinya telah terealisasi 100%" kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten, M. Yanuar, Senin (21/01/2019).

Yanuar menjelaskan, pada tahun 2018 keseharusan membangun rumah tidak layak huni itu hanya dikisaran 400 unit rumah. Namun karena keinginan membantu masyarakat yang tidak mampu, pada akhirnya ditambah tiga kali lipat yaitu sebanyak 1.398 unit rumah.

Untuk lokasi RLTH, Yanuar menyebutkan pembangunan rumah untuk 2018 telah dibangun di 5 daerah di Banten. Diantaranya Kabupaten Lebak sebanyak 429 unit,  Pandeglang 349 unit, Kabupaten Serang 269 unit, Kota Serang 108 unit, dan Kabupaten Tangerang sebanyak 87 unit.

Selain itu, Yanuar menuturkan, untuk 2019   Dinas Perkim akan membangun 110 unit yang akan di prioritaskan untuk daerah Lebak dan Pandeglang.

“Secara angka memang turun, tetapi karena target dari RPJMD sudah sesuai. Makanya kita turunkan,” ucapnya.

Kendati demikian, Yanuar menjelaskan, lantaran kemarin telah terjadi bencana tsunami yang menerjang kawasan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kemungkinan kalau bisa dialihkan ke lokasi terdampak, maka akan dibangunkan di daerah tersebut.

“Hal itu akan dilakukan ketika pembangunan hunian yang dibangun dari pemerintah pusat masih kurang. Itu pun baru persiapan, lantaran baru dirapatkan,” ucapnya.

Kepala Dinas Perkim Banten membeberkan, untuk pagu anggaran per-satu unit sebesar Rp50 juta untuk tipe 35. Untuk bahannya itu bisa mengabiskan sebesar Rp36 juta, adapun yang Rp 14 juta-nya, dipergunakan untuk upah pekerja bangunan dan pajak PPN dan PPh sebesar 11%.

“Banyak masayarakat yang menanyakan, ko uangnya tidak diterima masyarakat. Ya itu karena kita tidak memberikan bantuan berbentuk uang. Kita hanya membangun rumah yang tidak layak menjadi layak,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk pembangunan rumah dengan tipe 35 ini, sifatnya hanya stimulan saja bagi penerima manfaat. Karena ketika dihitung untuk anggaran Rp50 juta dibagi 35 itu tidak akan cukup untuk rumah dengan ukuran 5 m x 7 m.

“Makanya ketika ada yang nanya ko ini gak ada plafondnya, ya karena itu kita tidak menganggarkannya. Bahkan di sketsa pembangunannya cuma bangunan luar saja. Tetapi pas jadinya ya luar dalem,” ucapnya.

Yanuar membeberkan, di Banten untuk 2019 ada pula bantuan dari pemerintah pusat sekiatar 4000 unit rumah tidak layak huni. Untuk rencana awal Kabupaten Pandeglang mendapatkan jatah sekitar 1500 unit rumah, Kabupaten Lebak 700 unit, Kabupaten Serang 700 unit, Kota Serang 100 unit, Kabupaten Tangerang 1000 unit. 

“Tetapi karena ada bencana tsunami kemarin, maka Pak Gubernur (Wahidin Halim) minta itu di alokasikan kesana sebagian,” tandasnya.  (eh)